Banda Aceh – Kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik selama puluhan tahun di Aceh, diharapkan dapat terus terjaga, dan jangan sapai dirusak oleh ulah segelintir umat beragama tertentu yang membuat pernyataan provokatif menjurus fitnah.

Karenanya, Anggota Komisi VIII DPR-RI asal Aceh, M Nasir Djamil meminta petinggi agama nonmuslim yang ada di Aceh (Pendeta Niko Tarigan dari Gereja Bethel Indonesia, Red) tidak membuat pernyataan ke media asing yang bisa memicu kemarahan umat Islam di Aceh.

“Sebaiknya menahan diri dari statemen seolah-olah ada gangguan pelaksanaan natal di Aceh, padahal semuanya berjalan aman-aman saja,” ujar Nasir Djamil dalam pertemuan dengan jajaran Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Kamis (27/12/12).

Dalam pertemuan yang dipimpin Kakanwil Kemenag Aceh Drs H Ibnu Sa’dan M.Pd itu turut hadir Pembimbing Masyarakat Kristen Kanwil Kemenag Aceh, Sondang Boru Marbun serta sejumlah pejabat Kemenag Aceh lainnya. Persoalan yang menyangkut Kerukunan Umat Beragama (KUB) ini menjadi salah satu topik yang diangkat oleh M Nasir Djamil.

Menurut Nasir, masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Kerukunan umat beragama itu penting dan harus menjaga nilai-nilai ke-acehan yang berlandaskan syariat Islam. Di Aceh ada syariat Islam kemudian pemuka agama non muslim agar menahan diri untuk menyampaikan pendapat yang bisa mengganggu kerukunan beragama.

“Aceh punya semangat menjaga toleransi Agama. Kalau ada ada pendeta di Aceh yang menyatakan misa natal tidak bisa dilakukan di gereja, maka itu provokator. Saya minta Ibu Sondang untuk memperingatkan pendeta tersebut. Pemuka agama di luar agama Islam agar menjaga kerukunan umat beragama,” harapnya.

Sondang Marbun dalam kesempatan itu menjelaskan, pelaksanaan Natal di Aceh berjalan lancar. Tidak ada gangguan apalagi sampai disebutkan mencekam. Ia juga akan meminta penjelasan dari pendeta bersangkutan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan natal di Aceh disebutkan mencekam dan tidak bisa dilakukan di gereja, karena dikhawatirkan bakal ada gangguan.

Sesalkan

Sementara Jurubicara Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) Aceh, Azhari sangat menyesalkan pemberitaan media luar negeri yang menyebutkan seolah-olah ada gangguan dalam perayaan Natal di Aceh. Menurut Azhari, ini fitnah dan mengada-ada. Untuk itu, pihaknya mengecam berita yang menyudutkan Aceh.

“Perayaan Natal di Aceh berlangsung aman. Tidak ada gangguan apa pun. Ini membuktikan toleransi umat beragama di Aceh cukup tinggi,” jelas Azhari dalam pernyataan tertulisnya. Azhari menuturkan, berita yang dilansir salah satu situs berita internasional dan dikutip beberapa media nasional menyatakan umat Nasrani di Aceh tidak bisa menggelar misa merupakan informasi keliru dan merugikan Aceh.

Situs BBC edisi Senin (24/12/12) memberitakan para jemaat dari sembilan gereja di Kota Banda Aceh menggelar misa di lokasi terpisah secara tertutup di restoran. Seorang pendeta menyatakan misa dan perayaan Natal terpaksa dilakukan tertutup karena khawatir adanya ancaman pembubaran dari pihak tertentu.

Menurut dia, ada 9 gereja, 5 vihara dan 1 kuil ditutup paksa pada 15 Oktober lalu. Sehingga mereka terpaksa beribadah secara sembunyi-sembunyi.

Perihal klaim penutupan rumah ibadah itu, pengurus KWPSI menyatakan yang ditutup itu adalah ruko yang dijadikan rumah ibadah serta tidak memiliki izin dari Pemko Banda Aceh.

Berbeda dengan itu, seorang Pendeta HKBP di Banda Aceh, Amrin Sihotang, S.Th mengatakan misa Natal berjalan lancar. Menurutnya, tidak ada gangguan apapun melakukan persiapan dalam menyambut hari besar umat Kristiani.

Semua berjalan lancar tanpa ada isu-isu miring menerpa jemaat. Hal serupa juga dikatakan Tata Laksana Natal Gereja Katolik Hati Kudus, R.Nainggolan.

“Di Aceh kemajemukan umat beragama berjalan lancar. Aceh menjadi contoh untuk kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Dr Syamsul Rijal, MAg, yang juga pemerhati sosial keagaaman di Aceh menyatakan, mempersoalkan gangguan perayaan Natal di Aceh tanpa merujuk kepada realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan, itulah awal dari ketidaknyamanan itu sendiri. Ia berharap, semua kalangan tidak memprovokasi keadaan di Aceh yang sudah cukup aman.

“Masyarakat Aceh sudah semakin cerdas, mereka secara kultural menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan dalam menjalin kerukunan, itulah realitasnya, bukan saatnya provokasi untuk menimbulkan keresahan, jangan biarkan rakyat lelah dengan keresahan, saatnya menjalin kerukunan kedamaian menuju Aceh lebih baik dan berbudaya,” katanya.

Meski demikian, Syamsul Rijal tidak menampik berita-berita demikian, yang menyudutkan Aceh sudah trend karena daerah ini secara dejure dan defacto diberikan kewenangan mengaplikasikan syariat Islam oleh pemerintah Indonesia.

Sementara Nasir Yusuf, Wakil Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata seluruh Indonesia (ASPPI) Aceh mengatakan, sepanjang sejarah di Aceh tak pernah ada gangguan Natal. “Karena Islam tak pernah umatnya menyuruh mengganggu agama lain,” ujarnya. [001-Analisa Daily]

Sumber: TheGlobeJournal