SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Guru Besar Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, mengingatkan agar kebijakan politis tidak dipolitisir untuk kepentingan tertentu.
Menurutnya, kebijakan politik seharusnya berpihak pada perubahan dan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang.
Hal itu disampaikan Syamsul Rijal dalam diskusi publik dan bedah buku bertajuk Sosialisme Islam: Perspektif Ali Syariati dan HOS Tjokroaminoto yang digelar Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Aceh di Sekretariat DPW PKB Aceh, Senin (16/11/2026).
Dalam diskusi tersebut, Syamsul Rijal juga menyoroti berkurangnya peran masyarakat sipil (civil society) dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
Padahal, menurutnya, pengawasan dari masyarakat sipil sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan kepentingan publik.
“Sekarang ini saya merasakan peran civil society juga sudah berkurang. Jadi pengawasan dari civil society terhadap kebijakan pemerintah juga itu perlu selalu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kurangnya penyampaian informasi mengenai peta jalan pembangunan pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, arah pembangunan seharusnya tidak hanya disampaikan ketika masa kampanye, tetapi perlu terus disosialisasikan agar publik dapat mengawasi kesesuaian antara janji dan pelaksanaan program pemerintah.
“Karena memang kita gaungnya tidak didiseminasasi bahwa peta jalan pembangunan kita itu di mana. Hanya ada itu muncul ketika faktanya kampanye gitu. Itu kita nggak pernah dengar lagi gitu,” katanya.
Program saat kampanye dan kebijakan yang dijalankan
Syamsul Rijal kemudian mempertanyakan kesesuaian antara program yang disampaikan saat kampanye dengan kebijakan yang dijalankan setelah pemerintahan berjalan.
“Sinkron nggak ini dengan yang dikampanyekan dengan apa (dikerjakan)? Jadi kebijakan politis itu jangan dipolitisir, kebijakan politis jangan dipolitisir,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syamsul Rijal menambahkan, kebijakan politik harus diarahkan untuk mendorong perubahan. Dalam mewujudkannya, diperlukan proses serta mentalitas yang baik dari para pemangku kebijakan.
“Tapi kebijakan politis harus berpihak kepada sesuatu perubahan itu sendiri. Jadi ini yang sulit dan butuh proses, butuh mentalitas yang bagus,” ujarnya.
Diketahui, diskusi tersebut dimoderatori Sekretaris DPW PKB Aceh, Tgk. H. Mujlisal. Adapun penanggap dalam kegiatan itu adalah Rizqan Kamil, analis strategis dan politik.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pengurus dan kader PKB, di antaranya Ketua Fraksi PKB DPRA Munawar AR (Ngohwan), Ketua Komisi V DPRA Rijaluddin, serta anggota DPRA Iskandar, Musdi Fauzi, dan M. Iqbal.
Melalui diskusi tersebut, DPW PKB Aceh mengangkat pemikiran Ali Syariati dan HOS Tjokroaminoto mengenai sosialisme Islam, khususnya tentang keadilan sosial, pembebasan masyarakat tertindas, dan pentingnya keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.







Leave a Comment