Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof. Syamsul Rijal, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait pengelolaan gas di Wilayah Kerja (WK) South Andaman atau Andaman Selatan.

Sebelumnya, Mualem, sapaan Gubernur Aceh, meminta agar gas alam dari WK South Andaman tidak langsung dialirkan ke luar Aceh, melainkan diolah terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Permintaan tersebut disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui surat tertanggal 27 Februari 2026, dengan tujuan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat Aceh.

“Pernyataan Mualem tepat dan strategis dari sudut sosiologis-historis dalam koneksitas Aceh–pusat dengan pengelolaan sumber daya alamnya,” kata Prof. Syamsul Rijal dari Arab Saudi, Selasa (2/6/2026), setelah membaca pemberitaan Serambinews.com. Saat itu, ia sedang menunaikan ibadah haji.

Menurut Prof. Syamsul, usulan Mualem merupakan representasi dari suara dan denyut nadi rakyat Aceh. Ia menilai Mualem sedang menyuarakan kerinduan masyarakat agar kekayaan alam kali ini benar-benar memiliki nilai tersendiri bagi daerah.

“Bukankah rakyat Aceh memiliki memori kolektif yang mendalam terkait eksploitasi gas alam di masa lalu, yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi pusat, namun daerah di sekitar lingkar tambang tetap miskin dan angka pengangguran tetap tinggi,” ujarnya.

Prof. Syamsul berpendapat, pengolahan gas di Aceh akan membuka peluang bagi pemuda dan masyarakat setempat. Dengan demikian, isu energi gas dapat menjadi penopang keberlangsungan hidup sekaligus menciptakan peluang kerja baru.

“Penegasan Mualem telah membumikan harga diri dan kedaulatan daerah sebagai pemegang amanah potensi sumber daya alam untuk manfaat yang meluas,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Prof. Syamsul menilai seorang gubernur berhak meminta pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran rakyatnya sebagai bagian dari artikulasi keadilan distributif yang dinantikan masyarakat.

“Namun, ini tidak dapat berhenti sekadar retorika. Seluruh pihak yang memiliki kapasitas harus urun rembug untuk mewujudkannya,” tutupnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menerangkan bahwa langkah yang diambil Pemerintah Aceh bertujuan memastikan sumber daya alam Aceh memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat daerah.

“Iya, benar surat itu. Karena tujuannya memang untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh, termasuk meningkatnya serapan tenaga kerja lokal,” kata Nurlis kepada Serambi, Senin (1/6/2026) malam.

Sikap tersebut juga sejalan dengan pandangan yang disampaikan Mualem dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh di Meuligoe Gubernur Aceh beberapa hari lalu. Mualem menegaskan Aceh harus memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan gas alam yang ditemukan di perairan Andaman.

Menurutnya, Pemerintah Aceh perlu memikirkan konsep pembangunan yang mampu mendorong kemakmuran daerah melalui pemanfaatan sumber daya gas secara optimal di Aceh.

“Jadi apa konsep-konsep yang perlu kita kerjakan, yang didahulukan apa yang penting. Terus untuk kita makmurkan Aceh,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem juga berharap pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan mempertimbangkan agar gas dari Aceh tidak seluruhnya dibawa ke luar daerah tanpa memberikan nilai tambah di wilayah penghasil.

Sebab, kata Mualem, Aceh pernah melalui masa kelam ketika mega proyek ladang gas Arun di Aceh Utara tidak memberikan dampak signifikan bagi Tanah Rencong.

“Kita sudah tahu dulu macam mana Gas Arun, masa Soeharto dulu kita jadi penonton terbaik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mualem menilai keberadaan fasilitas pengolahan dan industri turunan gas di kawasan Arun dapat membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat Aceh.

“Jadi ada pabrik-pabrik yang perlu kita bangun di Arun atau di mana, supaya anak-anak kita atau adik-adik kita dapat bekerja,” kata Mualem. (*)

_________

Dimuat pertama kali di Serambi News