Ilustrasi : freerangestock.com
Ilustrasi : freerangestock.com

Tulisan ini pertama kali dipublikasikan oleh website Bappeda Aceh dengan judul yang sama.

***

Guru Besar Ilmu Filsafat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr H Syamsul Rijal M. Ag, menaruh harapan program pembangunan Aceh 2020 tepat sasaran dan mampu membawa Negeri Serambi Makkah lebih maju dari sebelumnya.

Harapan ini berkaitan dengan pelaksanaan Musrembang yang bakal di gelar di Banda Aceh, pertengahan April 2019.

Prof Syamsul Rijal mengatakan, Pemerintah Aceh sudah cukup baik dalam hal mengadopsi tata cara suatu kebijakan. Namun ke depan, ia melihat masih banyak kebijakan pemerintah yang harus diperbaiki. Bahkan ia menekankan pentingnya kebijakan pembangunan Aceh berbasis riset. “Sejatinya haruslah berbasiskan riset. Sehingga orientasi pembangunan Aceh tidak melesat, tapi tepat guna dan tepat sasaran,” ungkap Syamsul Rijal.

Menurut Prof Syamsul Rijal, hasil riset dapat diadopsi menjadi kebijakan melalui 3 jalur. Pertama, memperluas kapasitas kebijakan dengan cara meningkatkan pengetahuan atau data aktor. Kedua, memperluas horizon kebijakan dengan konsep-konsep baru. Ketiga, intervensi kebijakan dengan memodifikasi program atau kebijakan.

”Tentu saja dibutuhkan data-data untuk penyusunan kebijakan, sasaran, strategi, program dan kegiatan dalam rangka menterjemahkan visi dan misi Pemerintah Aceh,” terang Syamsul Rijal.

Lebih lanjut, mantan Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry ini mengatakan bahwa kelanjutan pembangunan Aceh tidak boleh hanya disentuh dari sisi sektor matematika ekonomi dan konstruksi, dengan mengabaikan dimensi sosio-kultural.

“Harus selaras. Artinya, pembangunan berbasis riset, dengan memperhatikan dimensi homanisme-teocentris sangat tepat bagi keberlanjutan pembangunan di Aceh,” jelas Syamsul Rijal.

“Karena apa? Sebab ia bukan hanya menghadirkan infrastruktur yang diperlukan, namun juga mempertimbangkan dimensi kultural untuk kepentingan esensial kemanusiaan yang terkait dengan dimensi berketuhanan sebagai elemen moralitas. Sehingga pembangunan tidak melahirkan despritualitas yang pada gilirannya mewujudkan Aceh bermartabat dan berkarakter dalam transformasi nilai Syariat Islam yang moderat,” terang Prof Dr H Syamsul Rijal.

Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan APBA 2020 mendatang, Syamsul Rijal juga mendorong Pemerintah Aceh menggunakannya untuk hal-hal yang lebih prudent dan bersifat produktif. Upaya produktif ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. “Nah, upaya itu pun harus diimbangi dengan keberpihakan kebijakan Pemerintah,” sebutnya.

Meski berusaha mendorong hasil riset bisa mendukung kebijakan pemerintah. Namun menurut Syamsul Rijal, para pengambil kebijakan juga aktif menjalin kerja sama dan membuka ruang dengan kalangan perguruan tinggi.

Pada bagian lain, Prof Syamsul menawarkan pendekatan fundamental yang perlu diperkuat dalam menghadapi situasi global. “Bahwa kelanjutan pembangunan tidak boleh hanya disentuh dari sisi sektor matematika ekonomi dan konstruksi, dengan mengabaikan dimensi sosio-kultural,” bebernya.

Prof Syamsul juga menyarankan Pembangunan Aceh 2020 mengikuti semangat perubahan untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dengan meningkatkan daya kreasi ekonomi rakyat. “Demikian juga sektor Pendidikan, kita berharap Pemerintah Aceh dapat mengendalikan instrumen perubahan menuju pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing maksimal,” pungkas Prof Syamsul Rijal [rd]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here