Sumber foto : PascaDunia.com
Sumber foto : PascaDunia.com

Banda Aceh, 24/10 (ANTARA) – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menyatakan, Pemerintah Aceh berkewajiban membentuk lembaga penjamin mutu ekonomi dan keuangan syariah di provinsi yang menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) di Indonesia itu.

“Lembaga itu berfungsi menyiapkan tenaga dan mengawasi operasional ekonomi serta keuangan syariah dan menyosialisasi produk sistem ekonomi serta keuangan syariah kepada masyarakat,” kata anggota MPU/MUI Aceh Tgk H Syamsul Rijal di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu tertuang dalam rekomendasi hasil Muzakarah ekonomi dan keuangan syariah MPU yang diikuti antara lain ekonom syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam , perwakilan Bank Indonesia cabang Aceh dan para ulama dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh.

MPU Aceh mengeluarkan 10 butir rekomendasi yang diharapkan segera ditindaklanjuti Pemerintah Aceh dan DPRA setempat. Rekomendasi ulama itu dibacakan Syamsul Rijal yang juga Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Darussalam.

Syamsul Rijal saat membacakan rekomendasi MPU, antara lain meminta Pemerintah Aceh bersama DPRA berkewajiban menetapkan tiga qanun (perda) terkait operasional pelaksana ekonomi dan keuangan syariah sesuai Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Dalam UUPA pada pasal 129 diatur tentang program Corporate Social Responsibility (CSR), pasal 165 terkait dengan investasi dan pasal 173 tentang infrastruktur ekonomi sesuai syariah,” kata dia menjelaskan.

Dalam rekomendasi itu antara lain mengimbau para ulama, umara dan praktisi ekonomi dan keuangan syariah agar meningkatkan pemahaman komprehensif dan terintegratif terhadap landasan filosofis “fiqh muamalah maliyah” dan tatanan praktis ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

“Dengan pemahaman itu maka kita berharap ekonomi dan keuangan syariah diterima oleh semua komponen masyarakat sebagai stakeholder syariah,” kata Syamsul Rijal.

Selain itu, MPU mendesak Pemerintah Aceh, kabupaten dan kota agar membentuk bank syariah diseluruh wilayah sehingga dapat menjadi katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi berjuluk Serambi Mekah tersebut.

Kemudian, MPU meminta adanya kebijakan dan kepedulian Pemerintah Aceh kepada lembaga ekonomi dan keuangan syariah agar dapat diakses oleh semua potensi dan transaksi ekonomi dan keuangan.

“Bank syariah juga diharapkan untuk mempermudah masyarakat ekonomi lemah dalam memperoleh modal usaha,” kata Syamsul Rijal membacakan hasil rekomendasi MPU tersebut.

Sumber: Antara Aceh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here